MARTAPURA, KALSEL.- Kepolisian Negara Republik Indonesia memperingati hari jadinya yang ke-70 pada hari Jum'at (1/7/2016). Upacara peringatan HUT Bhayangkara digelar serentak diseluruh Indonesia mulai dari tingkat Mabes Polri hingga ke Polsek-Polsek.

Begitupula Polres Banjar melaksanakan upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke- 70 dihalaman Mapolres Banjar yang mengangkat tema "Dengan Memperkuat Solidaritas, Profesionalisme dan Revolusi Mental, Polri Siap Mengamankan Kebijakan Pemerintah". 

Upacara memperingati HUT Bhayangkara ke-70 Polres Banjar, dipimpin langsung oleh Kapolres Banjar AKBP Kukuh Prabowo, S.Ik.,MH selaku inspektur upacara. Hadir dalam pelaksanaan upacara tersebut Bupati Banjar yang diwakili oleh Sekda Kabupaten Banjar, Dandim 1006, Kajari Martapura dan Kasat Pol PP Kabupaten Banjar, Waka Polres Banjar serta seluruh pejabat utama Polres Banjar, Kapolsek Jajaran Polres Banjar, serta seluruh personil Polres Banjar.

Dalam amanat Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo pada Upacara Peringatan ke-70 hari Bhayangkara tahun 2016 yang dibacakan oleh Kapolres Banjar, Presiden secara resmi menyampaikan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke-70 kepada seluruh Kepolisian Republik Indonesia dimanapun saudara bekerja dan bertugas.

Sepanjang 70 tahun sejarah pengabdian Polri pada bangsa dan Negara, Polri telah banyak berperan memberikan sumbangsih yang sangat besar dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kita semua juga telah menyaksikan berbagai prestasi yang telah diukir Polri, dalam mengemban tugas sebagai pemelihara keamanan dalam negeri. Keberhasilan Polri dalam penanganan terorisme, pemberantasan penyalahgunaan Narkoba, pengungkapan kasus yang menjadi perhatian publik serta mengamankan berbagai agenda baik yang bersifat nasional maupun internasional, telah mendapat apresiasi dari pemerintah, masyarakat dan dunia internasional. Untuk itu secara khusus saya menyampaikan rasa hormat dan penghargaan yang tulus kepada para sesepuh pendahulu Polri, yang dengan perjuangan, jasa dan pengabdiannya telah meletakkan landasan serta telah membangun dan mengembangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Presiden Joko Widodo juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian pimpinan dan seluruh anggota polri dalam setiap pelaksanaan tugas, dalam memberikan pelayanan kepada maasyarakat. Beliau juga menuturkan bahwa semua tugas dan tanggungjawab yang melekat pada setiap insan Bhayangkara tidaklah ringan dan mudah. Namun, saya yakin setiap anggota Polri akan mampu menjalankan amanah ini secara profesional dengan penuh keiklasan, integritas dan rasa tanggung jawab. Semoga peringatan HUT Bhayangkara tahun 2016 ini dapat kita jadikan momentum untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara yang kita cintai, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.

Dalam peringatan HUT Bhayangkara ke- 70 tahun 2016 ini, terdapat logo yang dirilis oleh Mabes Polri. Logo peringatan HUT Bhayangkara ke-70 terdiri dari angka 70 lengkap dengan lambang Tribrata dibalut dengan lingkaran roda dan pita bertulisan Bhayangkara. Bentuk angka 70 menyerupai kepala burung garuda yakni lambang negara.

Tulisan Bhayangkara pada pita mengandung makna sebagai penjaga, pengawal, dan pelindung keselamatan negara dan bangsa. Sementara di sisi kiri lingkaran roda terdapat gambar padi dan gambar kapas di sisi kanan. Gambar padi dan kapas bermakna pemenuhan kebutuhan dasar setiap bangsa Indonesia secara merata dan adil. Lingkaran roda di bagian luar memiliki makna solidaritas internal Polri sebagai penggerak mental dan pelopor tertib sosial di ruang publik.

Sejarah Polri

Disitat dari laman polri.go.id, kehadiran Polri bermula dari zaman Kerajaan Majapahit. Patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bhayangkara yang bertugas melindungi raja dan kerajaan.

Pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. Saat itu, terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti veld politie (polisi lapangan) , stands politie (polisi kota), cultur politie (polisi pertanian),bestuurs politie (polisi pamong praja), dan lain-lain.

Sejalan dengan administrasi negara, kepolisian juga diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pada dasarnya pribumi tidak diperkenankan menjabat hood agent (bintara), inspekteur van politie, dan commisaris van politie. Untuk pribumi selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi.

Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara tahun 1897-1920 adalah merupakan cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini.

Masa pendudukan Jepang

Pada masa ini, Jepang membagi wilayah kepolisian Indonesia menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukittinggi, Kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin.

Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut sidookaan yang dalam praktik lebih berkuasa dari kepala polisi.

Awal kemerdekaan

Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan Peta dan Gyu-Gun, sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara resmi kepolisian menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka.

Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, Komandan Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan Pasukan Polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang.

Sebelumnya pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN).

Pada awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.

Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Pada tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini.